Mamuju, Narasiinfo.com-Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (22/10/2025).
Rakor ini digelar sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plh. Sekprov Sulbar, Junda Maulana, Pimpinan DPRD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmennya bersama Wakil Gubernur, Dr. H. Salim S. Mengga, untuk membawa Sulawesi Barat tumbuh sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.
“Saya dan Pak Salim memiliki tekad besar untuk membangun Sulawesi Barat agar terus tumbuh dan berkembang. Kami berkomitmen menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, serta memperkuat sektor-sektor ekonomi yang mapan,” ujar Suhardi Duka.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa semangat pembangunan harus disertai dengan pengelolaan anggaran yang efisien, rasional, dan berorientasi hasil. Ia mengakui bahwa pada awal masa kepemimpinannya, pemerintah provinsi melakukan penyesuaian terhadap APBD Tahun 2025guna memastikan kebijakan fiskal selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025tentang efisiensi anggaran.
“Kita harus menerima kebijakan efisiensi ini agar persoalan keuangan yang terjadi sebelumnya dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu, belanja daerah diarahkan agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Suhardi Duka juga mengungkapkan bahwa dalam proses penyesuaian APBD, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diturunkan sekitar Rp146 miliar dari proyeksi awal yang disusun sebelum dirinya menjabat sebagai Gubernur Sulbar.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar, Mohammad Ali Chandra, memaparkan hasil analisis realisasi keuangan dan pendapatan daerah. Ia menegaskan bahwa efisiensi dan keseimbangan neraca keuangan tetap menjadi fokus utama dalam pengelolaan fiskal daerah.
“Jika tata kelola keuangan tahun ini kita perbaiki, maka tahun depan akan lebih baik lagi. Prinsip dasarnya adalah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja,” ujarnya.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meneguhkan komitmennya untuk membangun tata kelola keuangan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, sebagai fondasi utama dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.
