mamuju,Narasiinfo.com-
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri Aras, menyoroti tantangan ketimpangan fiskal serta keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Menurut Amalia, kondisi tersebut menjadi hambatan serius yang perlu disikapi dengan langkah strategis dan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Situasi ini memang tidak mudah dihindari. Namun, baik legislatif maupun yudikatif tetap berupaya serius mengoordinasikan program daerah dengan pemerintah pusat agar tetap sejalan meski di tengah tantangan fiskal,” ujarnya saat dikonfirmasi di Mamuju, Senin 2 Maret2026.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi program pusat dengan kebutuhan riil masyarakat daerah melalui kebijakan gubernur. Pasalnya, masih terdapat kebijakan nasional yang dalam implementasinya belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi geografis, kapasitas fiskal, serta karakteristik sosial dan ekonomi daerah.
“Permasalahan utama bukan pada perencanaan, melainkan pada implementasi dan keberpihakan anggaran. Daerah membutuhkan dukungan yang proporsional agar target pembangunan nasional dapat tercapai secara merata,” tegasnya.
Amalia juga menyoroti perlunya pelibatan aktif DPRD dalam proses perencanaan dan pengawasan program strategis nasional di daerah. Ia menilai, tanpa koordinasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, kebijakan berpotensi tidak tepat sasaran.
Ia berharap pemerintah pusat lebih responsif terhadap aspirasi daerah, terutama terkait pemerataan infrastruktur, penguatan layanan dasar, serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.
“Sinergi pusat dan daerah harus dibangun di atas pemahaman terhadap persoalan konkret yang dihadapi masyarakat. Jika tidak, pembangunan hanya akan bersifat administratif, bukan solutif,” pungkasnya.
