mamuju,Narasiinfo.com-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Haluddin, bersama Sekretaris Dewan (Sekwan) Arianto menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sulawesi Barat Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, pada Senin 9 february 2026.
Forum tersebut menjadi salah satu tahapan strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2027. Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, serta dihadiri jajaran Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para pemangku kepentingan, dan peserta yang mengikuti secara virtual melalui Zoom Meeting.
Ranwal RKPD 2027 turut disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar dapat diakses masyarakat luas.
Dalam sambutannya, Suhardi Duka menyampaikan bahwa kondisi pembangunan Sulawesi Barat menunjukkan tren positif. Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah telah melampaui rata-rata nasional dan berdampak pada berkurangnya angka kemiskinan.
Menurutnya, arah pembangunan sejak 2025 sudah berada pada jalur yang membaik, ditandai dengan capaian ekonomi yang membanggakan serta kontribusinya terhadap penurunan tingkat kemiskinan.
Sebagai bentuk respons terhadap tantangan ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Sulbar menganggarkan lebih dari Rp60 miliar pada tahun 2026 guna mendukung program penciptaan lapangan kerja berbasis padat karya, baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan. Program tersebut diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Melalui forum ini, pemerintah daerah juga memberikan ruang partisipasi yang luas bagi berbagai pihak. Masukan dari stakeholder, instansi pemerintah pusat, perguruan tinggi, hingga rekomendasi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan rancangan kebijakan pembangunan.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh saran, kritik, dan pandangan yang disampaikan akan menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD 2027 agar lebih terarah, realistis, dan sesuai dengan kondisi makroekonomi daerah.
Di sisi lain, Haluddin dan Arianto berharap Forum Konsultasi Publik ini mampu menghasilkan program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
“Kita berharap RKPD 2027 benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
