Mamuju, Narasiinfo.com-Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja dari Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pada Senin (21/7/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai peran strategis DPRD dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, sebagai bagian dari fungsi utama legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Rombongan dari DPRD Kabupaten Pinrang yang hadir dalam kesempatan itu terdiri atas Muhammad Amir, Usman Begawan, Edy, dan Ilham. Mereka disambut langsung oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sulbar, Dr. Musra Awaluddin, bersama sejumlah pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD Sulbar.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog yang produktif dan saling membangun, di mana kedua pihak berbagi informasi serta pengalaman terkait penguatan fungsi pengawasan, khususnya dalam aspek pengelolaan dan penggunaan anggaran daerah.
Dalam sambutannya, Dr. Musra Awaluddin menyampaikan apresiasi atas inisiatif kunjungan tersebut.
“Kegiatan ini menjadi wadah dialog yang sangat positif dalam memperkuat peran DPRD, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kolaborasi antar-lembaga legislatif seperti ini sangat penting di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pertukaran informasi dan pengalaman antar-DPRD merupakan bentuk komitmen Sekretariat DPRD Sulbar untuk terus memperkuat prinsip good governance, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan visi pembangunan daerah.
“Kami berharap, melalui kegiatan seperti ini, dapat terbangun pemahaman bersama dan penerapan praktik terbaik dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif, sehingga pengelolaan anggaran daerah dapat berjalan tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi momentum untuk mempererat hubungan silaturahmi dan kerja sama antar-DPRD, sebagai bagian dari upaya bersama dalam memperkuat demokrasi dan kualitas pelayanan publik.
