Mamuju, Narasiinfo.com-DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Gubernur Sulbar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025) pada Senin, (4/8/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulbar tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD, Amalia Fitri, didampingi Wakil Ketua DPRD, St. Suraidah Suhardi. Hadir mewakili Gubernur Sulbar, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Rachmad, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar serta para anggota dewan.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum mereka terhadap substansi Ranperda Perubahan APBD 2025. Sejumlah poin penting yang menjadi sorotan antara lain perlunya penyesuaian alokasi anggaran pada sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, serta program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, fraksi-fraksi juga menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah dan peningkatan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan.
Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas kontribusi dan perhatian mereka terhadap arah kebijakan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.
“Pemandangan umum fraksi ini menjadi masukan penting dalam proses pembahasan selanjutnya bersama pemerintah daerah,” ujarnya.
Rapat paripurna ini menjadi tahapan awal pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Gubernur Sulbaratas pemandangan umum fraksi-fraksi, sebelum memasuki pembahasan teknis antara komisi dan badan anggaran DPRD Sulbar.
Melalui tahapan ini, DPRD Sulbar menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap proses pembahasan anggaran secara transparan dan partisipatif, demi memastikan setiap kebijakan fiskal benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
