DPRD Sulbar Kawal Pembahasan Anggaran Perubahan APBD 2025 Secara Teliti dan Akuntabel

Mamuju, Narasiinfo.com-DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan jawaban Gubernur Sulawesi Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, pada Selasa, (5/8/2025).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, didampingi Wakil Ketua St. Suraidah Suhardi. Hadir pula Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Rachmad, yang mewakili Gubernur Sulbar, Dr. H. Suhardi Duka, bersama anggota DPRD dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar.

Dalam penyampaian jawabannya, Gubernur Sulbar melalui Asisten II Rachmad menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai tanggapan, masukan, dan saran yang telah diberikan. Ia menegaskan bahwa seluruh pandangan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Beberapa isu strategis yang disoroti dalam jawaban gubernur meliputi:

Upaya optimalisasi pendapatan daerah dengan memperkuat sumber-sumber penerimaan;

Penyesuaian belanja daerah agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran;

Peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;

Penguatan program prioritas dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal proses pembahasan anggaran secara teliti, transparan, dan akuntabel, sehingga hasil yang disepakati benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan pembangunan daerah.

Rapat paripurna ini menjadi bagian dari tahapan lanjutan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD Sulbar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Share this article