mamuju,Narasiinfo.com-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri rapat monitoring dan evaluasi (monev) yang digelar oleh Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Kamis, 29 Januari 2026, di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar.
Rapat ini bertujuan untuk memantau sekaligus mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan fokus utama pada target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
Agenda ini juga sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta pemerataan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam pertemuan tersebut, Bapenda Sulbar diwakili oleh Plt. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi (P2IT) Muh. Saleh, Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Gaffar, serta Plt. Kepala Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Agus Salim Machmoed, beserta jajaran.
Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) turut hadir sebagai organisasi perangkat daerah yang pada Tahun Anggaran 2025 masih berada dalam satu struktur pengelolaan keuangan bersama Bapenda Sulbar. Kehadiran kedua OPD ini dinilai penting dalam menyelaraskan data serta kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah.
Dari pihak legislatif, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan diikuti oleh anggota Komisi II, Sulfakri Sultan.
Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan bahwa rapat monev bersama DPRD merupakan momentum strategis untuk menjaga keterbukaan serta meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah.
Ia menegaskan bahwa forum tersebut menjadi sarana evaluasi yang konstruktif, di mana masukan dari Komisi II DPRD sangat dibutuhkan guna memastikan pengelolaan PAD berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Kabid P2IT Bapenda Sulbar, Muhammad Saleh, memaparkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2025, termasuk berbagai tantangan dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah.
Menurutnya, forum monev menjadi wadah strategis untuk mengidentifikasi kendala di lapangan sekaligus memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif, sehingga pengelolaan PAD ke depan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat semakin solid dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
